Komisi X DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak Rp 1,600,8 T, sehingga total APBN-P Tahun 2012 di kementerian ini sebesar Rp 12,82 triliun.

            Penambahan anggaran ini sesuai dengan Keputusan rapat kerja tanggal 12 Maret 2012, dimana sebelumnya total APBN-P sebesar Rp 11.228,2 T.

            Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, Kamis (19/4) yang sebelumnya dibuka Ketua Komisi X DPR H. Mahyuddin.

            Asman mengatakan, penambahan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan di kementerian ini. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah bantuan siswa miskin, afirmasi pelayanan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Klaster 4, NTT, Maluku dan Maluku Utara.

            Selain itu, juga untuk kegiatan menengah universal, peningkatan daya tampung dan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan layanan pendidikan khusus, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, penguatan layanan bahasa dan penguatan tata kelola.

            Asman menyampaikan, Komisi X DPR akan melakukan pendalaman terkait dengan penambahan APBN-P ini dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran eselon I Kemendikbud setelah masa reses (14 – 16 Mei mendatang).      

            Asman mengatakan, rapat yang membahas APBN-P kali ini memang berlangsung dalam suasana reses, dan ini dimungkinkan dalam Tata Tertib DPR RI setelah mendapat ijin dari Pimpinan DPR.

            Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyampaikan, garis besar kebijakan prioritas APBN-P 2012 untuk percepatan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012.

            Selain itu, kata Nuh, tambahan anggaran tersebut juga untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM.

            Namun, katanya, kebijakan prioritas APBN-P 2012 tetap harus berpegang pada kesiapan implementasi yang menjadi syarat utama.

            Adapun anggaran bantuan untuk siswa miskin bertujuan untuk mencegah putus sekolah dan meningkatkan partisipasi bagi siswa pendidikan dasar. Selain itu, menjaga dan meningkatkan partisipasi dalam rangka persiapan Pendidikan Menengah Universal dan memberikan akses mahasiswa dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan tinggi.

            Mendikbud menambahkan, afirmasi pelayanan pendidikan di daerah 3T, UP4B dan lain-lain diprogramkan dengan tujuan untuk melakukan percepatan layanan pendidikan dengan meningkatkan akses dan mutu PAUD dan Pendidikan Dasar untuk memperkecil disparitas pembangunan pendidikan dengan daerah lain.   

            Sementara Pendidikan Menengah Universal juga menjadi prioritas dalam kegiatan APBN-P 2012 dengan tujuan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan Pendidikan Menengah Universal.

            APBN-P 2012 akan menyediakan tambahan daya tampung untuk 250 ribu siswa baru atau menambah 2,4% Angka Partisipasi Kasar (APK).

            Penambahan APBN-P ini juga akan diperuntukkan menambah satuan biaya beasiswa pada semua anak berkebutuhan khusus, menambah cakupan bantuan operasional penyelenggaraan SLB dan inklusif serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan khusus.

            M. Nuh menambahkan, tambahan APBN-P 2012 juga memberikan prioritas untuk menanamkan kecintaan dan kebanggaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa.

            Integrasi kebudayaan ke dalam pendidikan memiliki konsekuensi bahwa fungsi kebudayaan harus lebih diperkuat untuk meningkatkan pendidikan karakter bangsa melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. (tt) foto:wy/parle